Wednesday, January 27, 2010

Autokrasi vs. Birokrasi

Negara-negara demokrasi yang berhasil bertahan pada tingkat pendapatan tertentu cenderung memberikan hak kontrak dan hak kepemilikan yang lebih aman dibandingkan yang dilakukan oleh negara-negara otokrasi. Namun demikian, perpindahan dari otokrasi menuju ke demokrasi tidak kemudian memperluas hak ini. Otokrasi yang telah berlangsung sekian lama cenderung memberikan hak kepemilikan dan kontrak yang lebih aman dibandingakn negara otokrasi yang hanya bertahan beberapa waktu saja. Hal demikian sejalan dengan harapan teori berdasarkan insentif yang menghadang aturan-aturan otokrat. Selain itu ditemukan pula bukti bahwa pembangunan ekonomi mampu memperbesar kemungkinan munculnya demokrasi kemudian mempertahankan keberadaannya dalam jangka waktu tertentu.

Tugas utama pembangunan, menurut argumen yang dibangun di sini, adalah reformasi atau perubahan kebijakan dan institusi. New Institutional Economics menawarkan sebuah cara berfikir tentang bagaimana mencapai atau memenuhi gambaran di atas, NIE berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dirujuk oleh ilmu ekonomi standar yang bebas dari institusi, dan menawarkan ide-ide mengenai rformasi institusi yang agak berbeda dari dorongan moral (moral exhortations) mekanisme sosial yang bebas insentif. Jika reformasi institusional memerlukan kepemilikan lokal atas program-program reformasi, maka negara-negara miskin/terbelakang dapat belajar dari pengalaman masyarakat yang lebih mapan. Seperti halnya pembangunan bidang agraris yang didorong oleh suatu bangunan "kemampuan untuk berubah" yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan (Evenson dan Kislev 1975; Hayami dan Ruttan 1985), reformasi institusional dapat difasilitasi melalui kemampuan masyarakat pelosok pedesaan untuk menciptakan sebuah rancangan istitusional.

Kesimpulan

Barangkali manfaat utama dari NIE di dalam pembangunan berada di tangan para praktisi lokal. Namun kerangka berfikir intelektual NIE tidak memberi implikasi bagi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga donor dari luar seperti Bank Dunia dan lembaga-lembaga pemberi bantuan bilateral. Bagian selanjutnya dari bab ini memuat pengamatan-pengamatan perorangan mengenai strategi-strategi yang tepat untuk memperkuat bantuan pembangunan dari sektor eksternal.

Dengan jatuhnya komunisme pada negara Dunia Ketiga dan kegagalan pemerintah negara Dunia Ketiga di dalam merencanakan pembangunan yang berorientasi ke dalam , maka muncullah kecenderungan untuk menerima keberadaan kebijakan dan lembaga yang ramah pasar (market-friendly policies and institutions). Kemakmuran semakin dicapai oleh negara-negara penganut faham demokrasi. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengubah diri adalah melalui perubahan mental rakyat/masyarakat mengenai cara kerja dunia. Yakni, hal-hal yang berkaitan dengan perubahan institusional. Satu tugas pendukung yang penting, dan terhitung tidak terlalu mahal untuk dijalankan, ialah memberikan kontribusi bagi pembinaan kalangan elit dan populasi yang lebih luas mengenai mekanisme-mekanisme yang sejalan dengan insentif untuk kerjasama (baca Murrell, bab 11; Cadwell, bab 12). Pada banyak kasus, contoh-contoh yang relevan bukanlah institusi yang terdapat di negara-negara makmur melainkan pola-pola kerjasama yang sukses pada negara-negara yang situasinya hampir sama satu sama lain.

Bantuan luar negeri bilateral yang akhir-akhir ini dianggap penting ialah berupa pengiriman barang dan jasa secara langsung ke penduduk miskin. Tanpa mengubah perilaku yang dijalankan oleh negara penerima bantuan, kegiatan ini sedikit-banyak dapat menanggulangi bahaya kemiskinan dunia. Dalam analogi yang dikemukakan oleh Olson (bab 3), bantuan langsung yang diberikan kepada pihak yang memerlukan lebih berupa "mencari ikan dengan pancing; bukan dengan jaring". Bantuan langsung merupakan sebentuk respon alami yang diberikan oleh seseorang atas perasaan kemanusiaan yang dimilikinya. Tindakan ini didorong oleh lobi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah yang menerima dana yang disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi, program-program bantuan yang ditargetkan pada masyarakat miskin dapat diberikan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mendukung perubahan institusional.Satu contoh dari kegiatan ini ialah program pinjaman usaha mikro oleh US Agency for International Development, yang bukan hanya menyediakan dana bagi penerima individu namun juga telah mampu mendorong inovasi institusional di dalam pengadaan pinjaman (Rhyne 1994). Berkenaan dengan kompleksnya perilaku manusia, maka diramalkan bahwa usaha-usaha untuk merangsang perubahan institusional akan sering mengalami kegagalan. Dalam hal ini, perubahan institusional tak ubahnya seperti perubahan teknologi; terdapat banyak kesalahan start sebelum mencapai titik keberhasilan, namun jika harus kembali mengulang ke tahap investasi, maka akan sangat berat. Bagian dari srategi penggunaan dana bantuan secara produktif ialah bahwa negara-negara donor pasti akan berminat untuk menghentikanproyek-proyek yang tidak berjalan baik. Negara-negara dnor perlu menjalankan evaluasi imparsial terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan, dengan tujuan menangkal kecenderungan alami dari staf donor yang terlibat di dalam proyek maupun negara penerima donor utuk melebih-lebihkan hasil yang dicapai.

Salah satu tema NIE menyebutkan bahwa pengumpulan dan penyebaran informasi adalah hal yang penting bagi penjalankan fungsi kelembagaan/institusi. Di dalam arena internasional, data-data mengenai tingkat pendapatan, distribusi, pertumbuhan, dan parameter non-moneter kesejahteraan manusia telah menjelaskan perbedaan-perbedaan yang mampu diciptakan oleh penyusun kebijakan yang baik. Saat ini diperlukan data yang lebih banyak tentang institusi: tentang penyediaan layanan pemerintah, parameter hasil kerja lembaga-lembaga pemerintah, tentang kedudukan hak kepemilikan dan hak kontrak pada sektor swasta. Bank Dunia melalui database lembaga bidang sektor perumahan (Mayo dan Angell 1992) boleh jadi merupakan contoh yang tepat dari jenis informasi yang diperlukan di sini.

Sebuah analisis tentang insentif yang menghadang otokrat menyebutkan bahwa tekanan negara donor untuk pembagian kekuasaan/wewenang cenderung akan mengalami kegagalan. Sumber daya yang dapat disaring oleh otokrat dari bidang ini cenderung menghasilkan sumberdaya yang dapat diperoleh dari bantuan yang diberikan. Isentif dari usaha politik potensial bergantung pada kedudukan dan harapan mereka dalam kaitannya dengan perilaku yang ditunjukkan oleh para pesaing politik. Demokrasi yang stabil lahir di negara-negara yang sangat miskin, meskipun tidak banyak juga negara miskin yang berhasil mencapai stabilitas demokrasi.

Keberhasilan tahap I reformasi menghasilkan sumber daya yang berguna bagi masyarakat dan membuka kemungkinan bertambahnya tingkat legitimasi lembaga-lembaga pemerintah, yang menjadi modal kuat untuk memasuki tahap II reformasi. Pada kenyataannya akan sangat sulit bagi setiap orang untuk mengamati seberapa jauh tahap II reformasi dapat dilaksanakan di dalam lingkungan yang sedang mengalami kekacauan makroekonomi, intervensi pemerintah yang terlalu luas, dan penurunan pendapatan nasional. Tahap I reformasi terutama meliputi "penyingkiran" pihak pemerintah secara bertahap dari keterlibatan ekonomi, sedangkan tahap II reformasi mencakup tugas yang lebih penting di dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Dengan mempertahankan bantuan utama hingga negara mampu meraih keberhasilan yang nyata di di dalam menjalankan reformasi melalui kebijakan yang kuat, negara donor dapat mengubah insentif yang menghadang para pemimpin politik dan oleh karenanya menambah keuntungan yang dihasilkan melalui reformasi ekonomi. Dalam sebagian besar kasus, bantuan eksternal tidak akan memisahkan para pelaku reformasi dari politisi tradisional; keuntungan dari bantuan bersyarat (conditional assistance) boleh jadi terwujud dalam semakin besarnya kemungkinan bahwa suatu program reformasi akan tetap bertahan dan tumbuh berkembang.

Beberapa cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat internasional untuk membantu penduduk di negara-negara miskin adalah dengan membantah apa yang menurut para pemimpin negara dinamakan "kekuasaan". Pengamat luar negeri dalam pemilihan umum, atau pengadilan arbitrasi internasional, terbukti membatasi kebebasan bertindak para pemimpin politik,. Kita harus membedakan kepentingan rakyat miskin dari kepentingan masyarakat yang mengklaim representasi atas kelompok tertentu.



Sumber: The Institutional Economics and Institutional Form ( p. 374-377)
Penulis: Christopher Clague.

No comments:

Post a Comment

Post a Comment